Mensos minta kepala daerah keluarkan SPA raskin

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh kepala daerah untuk segera mengeluarkan Surat Perintah Alokasi (SPA) beras untuk masyarakat miskin (raskin) agar beras itu bisa didistribusikan pada bulan Ramadhan dan sebelum Idul Fitri.

"Kami imbau agar bupati dan wali kota segera mengeluarkan SPA agar raskin bisa didistribusikan menjelang bulan puasa serta sebelum Lebaran. Saya harapkan SPA bisa segera diselesaikan awal Juni, sehingga pada awal Juli jatah beras raskin bisa dibagikan," katanya dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Darul Ilmi di Dusun Candi, Desa Tunggulwulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu petang.

Ia mengatakan apabila SPA sudah turun dari bupati atau wali kota, maka gudang Bulog seluruh Indonesia bisa mendistribusikan raskin pada bulan Juni, karena persediaan mencukupi.

"Saya mendorong seluruh kepala daerah untuk segera mengirim SPA kepada Divisi Regional dan Sub Divre Perum Bulog maksimal akhir Juni 2015. Tanpa SPA tersebut, Bulog tidak bisa mengeluarkan beras dari gudang karena sudah termasuk prosedur yang berlaku," ujarnya.

Mensos juga berpesan agar kepala daerah mengecek langsung ke gudang Bulog di masing-masing wilayah apakah jumlahnya dan kualitasnya sesuai atau tidak.

"Pemeriksaan beras raskin meliputi jumlah serta kepastian kualitas beras, seperti warna kuning, ada batu dan jamur, serta nihil dari kandungan sintetis atau plastik, maupun zat berbahaya lainnya. Sehingga saya meminta agar bupati atau wali kota dan Tim Kordinasi Raskin bisa memastikan beras yang akan dikirim ke daerah itu layak dikonsumsi dari titik distribusi ke titik bagi," katanya.

Dari data Kemensos, stok beras raskin dalam setahun mencapai 2,7 juta ton. Anggaran yang dipersiapkan Kementerian Sosial senilai Rp18,9 triliun untuk 15,5 juta rumah tangga penerima manfaat dengan jatah masing-masing sebesar 15 kilogram per bulan.

Sementara itu, ketika ditanya tentang pengungsi Rohingya, Kemensos mengaku sedang berupaya mengidentifikasi terhadap anak yatim piatu yang terpisah dari keluarganya karena mereka yang kini bercampur di pengungsian membutuhkan pola asuh yang lebih kondusif dan pemulihan sosial.

"Saat ini Kemensos sedang merancang beberapa solusi, bahkan sudah banyak pesantren yang telah memberikan penawaran kepada Kemensos untuk mengasuh mereka. Ada kurang lebih 200 pondok pesantren dari beberapa daerah di Indonesia, namun di Jawa Timur pondok pesantren yang sudah konfirmasi dan siap mengurus secara mandiri beberapa anak yatim piatu pengungsi Rohingya adalah di Malang dan Bojonegoro," paparnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan Kemensos sendiri sudah menyatakan siap mengurus anak-anak pengungsian itu di lembaga yang dikelolanya, yaitu Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), sedangkan untuk anak yatim dipastikan dirawat dan dididik oleh lembaga seperti ponpes dan tidak untuk diadopsi.
Sumber